Untuk meningkatkan kompetensi ASN, BKPSDM Kota Depok meluncurkan program SIAP KOMPAK (Sistem Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi Aparatur Kekinian) pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengatasi tantangan pelayanan administrasi kepegawaian yang masih manual dan kurang efisien, serta meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran digital. BKPSDM juga bekerja sama dengan Badan Pengembangan SDM Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan pelatihan, seperti Pelatihan Pelayanan Prima dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa, yang mendukung profesionalisme ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberhasilan BKPSDM Kota Depok dalam pengembangan kompetensi ASN mendapat pengakuan melalui penghargaan “Kartika Abhipraya Madya” pada BPSDM Award, kategori Kabupaten/Kota Terbaik peringkat kedua se-Jawa Barat. Penghargaan ini mencerminkan dedikasi BKPSDM dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Depok. Dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh Rahman Pujiarto, S.Pd, M.Si, dan berbagai bidang seperti Pengadaan, Pengembangan Karier, serta Kompetensi dan Disiplin, BKPSDM terus berinovasi untuk mendukung visi Pemerintah Kota Depok dalam menciptakan aparatur yang kompeten dan berintegritas.

Penerapan JDIH di Kota Depok melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Bagian Hukum Setda Kota Depok, DPRD, dan instansi vertikal lainnya, yang bekerja sama untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data hukum. Sistem ini terintegrasi dengan portal resmi JDIH nasional, memungkinkan sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, JDIH Depok juga mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pegawai pemerintah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya dokumentasi hukum. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat mengakses dokumen seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota, dan informasi hukum lainnya melalui situs web resmi atau aplikasi mobile.

Keberadaan JDIH di Kota Depok telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung penegakan hukum yang lebih baik. Namun, tantangan seperti keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat tertentu masih perlu diatasi. Ke depannya, Pemerintah Kota Depok berencana untuk terus mengembangkan fitur JDIH, seperti integrasi dengan teknologi kecerdasan buatan untuk pencarian dokumen yang lebih cerdas dan penyediaan layanan multibahasa untuk menjangkau komunitas yang lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, JDIH Kota Depok diharapkan menjadi model bagi kota lain dalam membangun sistem informasi hukum yang modern dan inklusif.